Sebanyak 20 kabupaten dan kota di Indonesia mendapatkan transfer dana bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah pusat dalam jumlah sangat besar. Bahkan, sangat jauh berbeda dibandingkan dengan puluhan kabupaten lainnya.

Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum setempat mengadakan pemilihan ulang.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi yang diajukan oleh pasangan calon Umar Junaidi Hasibuan dan Irham Taufik. Demikianlah bunyi vonis putusan MK yang dibacakan oleh sembilan Hakim Konstitusi di ruang sidang Pleno MK, Rabu pekan lalu.

Mahkamah Konstitusi mulai kebanjiran perkara perselisihan hasil pemilu kepala daerah. Hingga Selasa (25/5), MK telah menerima 24 permohonan sengketa pilkada. Hanya saja mayoritas permohonan tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang kuat sehingga sulit menghilangkan kesan bahwa keberatan itu hanya didasarkan pada asumsi belaka.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali berkeluh kesah soal banyaknya kepala daerah (Kada) yang menjadi pesakitan karena tak paham soal tata kelola keuangan. Gamawan menegaskan bahwa menjadi kepala daerah bukan perkara mudah, sehingga popularitas saja tak cukup sebagai modal.