Sebanyak 20 kabupaten dan kota di Indonesia mendapatkan transfer dana bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah pusat dalam jumlah sangat besar. Bahkan, sangat jauh berbeda dibandingkan dengan puluhan kabupaten lainnya.

Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum setempat mengadakan pemilihan ulang.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi yang diajukan oleh pasangan calon Umar Junaidi Hasibuan dan Irham Taufik. Demikianlah bunyi vonis putusan MK yang dibacakan oleh sembilan Hakim Konstitusi di ruang sidang Pleno MK, Rabu pekan lalu.

Mahkamah Konstitusi mulai kebanjiran perkara perselisihan hasil pemilu kepala daerah. Hingga Selasa (25/5), MK telah menerima 24 permohonan sengketa pilkada. Hanya saja mayoritas permohonan tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang kuat sehingga sulit menghilangkan kesan bahwa keberatan itu hanya didasarkan pada asumsi belaka.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali berkeluh kesah soal banyaknya kepala daerah (Kada) yang menjadi pesakitan karena tak paham soal tata kelola keuangan. Gamawan menegaskan bahwa menjadi kepala daerah bukan perkara mudah, sehingga popularitas saja tak cukup sebagai modal.

Usulan pembentukan daerah baru tak cuma diterima Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga Dewan Perwakilan Daerah. Hingga Selasa (4/5), DPD sudah menerima 75 usulan pembentukan daerah otonom baru.

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memutuskan mengembalikan berkas 33 usulan pembentukan daerah otonom baru yang sudah pernah dibahas pada periode sebelumnya. Namun, DPR memberi batas waktu paling lama dua bulan bagi daerah untuk melengkapi persyaratan.

Pelantikan 25 anggota DPRD Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara masa bakti 2010-2015, di Gedung Nasional, Selasa 20 April, dihadiri pejabat Walikota, Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Bupati Nias, Sekda Nias, unsur Muspida, tokoh masyarakat. DPRD Kota yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Nias ini melengkapi 93 DPRD Kota di seluruh Indonesia bersama dua kota hasil pemekaran lainnya, Tangerang Selatan dan Sungaipenuh, Jambi.

Sudah lebih setahun Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten terbentuk. Semenjak terbentuknya pada 29 Oktober 2008, baru pada Selasa 30 Maret 2010 kota hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri.

Pengambilan sumpah dan pelantikan 45 anggota DPRD Kota Tangerang Selatan berlangsung di Graha Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) Serpong, yang dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Sutanto.

Ir. Wisnu Wardhana terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) dalam sebuah pemilihan langsung oleh peserta Musyawarah Nasional III ADEKSI yang di Hotel JW Mariott, Jakarta, Kamis 11 Februari 2010. Wisnu Wardhana, Ketua DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur terpilih sebagai Ketua Umum untuk periode 2010-2015 dalam pemilihan yang diikuti 58 wakil dari DPRD Kota dari seluruh Indonesia. Ia menggantikan DR. HM. Surya Respationo, yang kini menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau.