Pemerintah melakukan jeda pemekaran wilayah dan meninjau ulang pemekaran wilayah baru dalam 10 tahun terakhir. Wilayah yang layak dimekarkan akan dipertahankan, yang tidak layak akan digabungkan kembali.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan sudah menyerahkan 706 Peraturan Daerah bermasalah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diawasi karena dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Desain besar pemekaran wilayah di Indonesia ditargetkan tuntas tahun ini. Dari desain itulah nantinya diputuskan jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ideal di Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan wilayah yang sekarang sudah dimekarkan digabung lagi.

Dari 92 pulau terluar, yang akhir-akhir ini sering disebut pulau terdepan, yang digunakan sebagai titik dasar dalam menetapkan garis batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 12 pulau di antaranya memiliki potensi konflik dengan negara lain.

Dari 244 daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun ini, sebanyak 35 di antaranya merupakan daerah otonom baru yang dibentuk dan diresmikan pada tahun 2009. Hingga kini, 35 daerah baru itu masih dipimpin oleh penjabat bupati/wali kota yang mempunyai masa jabatan maksimal satu tahun.