Rapat Paripurna DPR, Kamis 12 April 2012 malam, akhirnya menyepakati beberapa pasal krusial dalam RUU Pemilu. Lewat beberapa kali voting, anggota dewan memilih sistem pemilu proporsional terbuka, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 3,5 persen, alokasi kursi per dapil 3-10 untuk DPR, dan metode penghitungan konversi suara kuota murni.

Belanja kampanye partai politik saat pelaksanaan Pemilu 2014 dinilai akan lebih mudah terukur bila menggunakan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon tertutup. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Arif Wibowo mengatakan, jika menginginkan kampanye hemat, sistem pemilu yang digunakan lebih cocok proporsional tertutup (nomor urut). 

Ketua DPR RI Marzuki Ali menyatakan, RUU Pemilu harus selesai paling lambat 6 April 2012. Jika perdebatan tentang RUU ini masih tetap alot, maka,"6 April itu harus dilakukan voting," kata Marzuki Ali dalam sambutannya di Pembukaan Rapat Kerja Nasional XI ADEKSI di Hotel Banjarmasin Internasional, Banjarmasin, Rabu 21 Maret 2012.

Tim Perumus (Timus) Pansus Revisi UU Pemilu menggelar rapat mengenai aturan kampanye pemilu 2014. Berikut hasil rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, semalam.

Sepanjang tahun 2011 sampai Januari 2012, baru 87 dari 115 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah. Dari 87 daerah yang sudah menggelar pilkada itu, baru 50 yang melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum. Dari laporan itu, pasangan calon terpilih yang memenangkan pilkada didominasi kandidat yang diusung partai politik. 

Maraknya tindak kekerasan dan kerusuhan di beberapa daerah sebagai bukti bahwa kurang maksimalnya pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat sebuah peraturan. Untuk itu, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin mengatakan, kementerian yang ia pimpin menyediakan pusat lembaga konsultasi hukum untuk mengantisipasi segala bentuk tindak kekerasan yang kerap terjadi di daerah.